Teori Kerjasama

Gabriel lele : pentingnya kerjasama antar daerah dapat dilihat dari 3 aspek : 1. Kerjasama antar pemerintah daerah mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik. 2. Kerjasama antar daerah juga berpotensi mengurangi kesenjangan antar daerah. 3. Pengembangan kerjasama juga merupakan sarana untuk saling tukar pengalaman, pengetahuan dan keahlian.

 Urgensi kerjasama antar daerah dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, PAMUDJI mengemukakan 4 alasan pentingnya kerjasama antardaerah : 1. Dalam rangka manajemen konflik antar daerah artinya, antar daerah dapat membangun forum interaksi dan dialog para aktor utama daerah. Forum semacam ini dapat meningkatkan pemahaman permasalahan antar daerah sehingga konflik antar daerah dapat diantisipasi. 2. Efisiensi dan standardisasi pelayanan, kerjasama antar daerah dapat dimanfaatkan daerah-daerah untuk membangun aksi bersama. Dalam konteks pelayanan publik kerjasama antar daerah sangat mendukung daerah dalam menerapkan efisiensi dan standardisasi pelayanan antar daerah. 3. Pengembangan ekonomi, dimana kerjasama antar daerah dapat mendorong terjadinya ekonomi di satu wilayah. Hal ini disebabkan karena logika pengembangan ekonomi tidak selalu sama dengan logika penguasaan wilayah-administratif. Seringkali terjadi pengembangan ekonomi suatu wilayah tidak maksimal karena wilayah mencakup beberapa teritori daerah, maka pengembangan wilayah menjadi tidak maksimal. Dengan demikian kerjasama antar daerah juga dapat mendorong terjadinya pengembangan ekonomi daerah. 4. Pengelolaan lingkungan, kerjasama antar daerah akan mendorong pengelolaan lingkungan yang menjadi masalah bersama. Selaras pengembangan ekonomi diatas, wilayah pelkestarian lingkungan juga tidak selalu sama dengan teritori administrasi. Tanpa adanya kerjasama antar daerah penanganan lingkungan tidak akan sinergis sehingga sangat berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan , tidak saja bagi daerah tersebut, tetapi juga bagi daerah yang lain, seperti kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor. Dalam banyak pengalaman, kerjasama antar daerah biasanya diawali dengan model G to G atau antar pemerintah. Lalu dapat berkembang dengan skala yang lebih luas dengan melibatkan pelaku usaha atau pelaku pembangunan lainnya.

Oleh Henry (Henry dalam Studi Pemetaan Kompetensi Lokal Dalam Rangka Optimalisasi Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Bappenas dan UNDP Jakarta 2006 hal,72) membagi model ini menjadi 3 antara lain : 1. Intergovernmental service contact, yakni bila suatu daerah membayar daerah yang lain untuk melaksanakan jenis pelayanan tertentu seperti penjara, pembuangan sampah, kontrol hewan atau ternak dan penaksiran pajak. 2. Joint service agreement, yakni menjalankan fungsi perencanaan, anggaran dan pemberian pelayanan tertentu kepada masyarakat daerah yang terlibat, misalnya dalam pengaturan perpustakaan wilayah, komunikasi antar polisi dan pemadam kebakaran, kontrol kebakaran dan pembuangan sampah. 3. Intergovermental service transfer, yakni transfer permanen suatu tanggung jawab dari suatu daerah ke daerah lain seperti bidang pekerjaan umum, prasarana dan sarana, kesehatan dan kesejahteraan serta pemerintahan dan keuangan publik.

 Dalam beberapa pengalaman, kerjasama tersebut tidak lagi terbatas hanya pada lingkup pelayanan publik tetapi telah berkembang dalam bentuk promosi bersama produk atau peluang investasi daerah. Bentuk semacam itu dapat dilihat dari pengalaman Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen) yang membangun aliansi dalam mempromosikan potensi ekonomi ke lima daerah tersebut. Hal yang sama terjadi pada kerjasama GM2T2 dalam mempromosikan produk wisata Gorontalo, Makassar, Manado, Ternate, dan Tidore. Model semacam ini mempunyai dampak ganda yakni menciptakan efisiensi di satu sisi karena beban biaya yang ditimbulkan akan lebih ringan melalui sharing pembiayaan antar daerah, disisi lain dapat menciptakan keunggulan karena penggabungan potensi daerah akan memberi variasi potensi dan energi kolektif bagi daerah yang terlibat.